Bandarlampung — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dinilai tidak boleh berhenti pada peningkatan konektivitas dan kecepatan distribusi barang semata. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberadaan jalan tol harus mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, khususnya para petani dan pelaku usaha daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Mirza itu saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertajuk “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” sekaligus pengukuhan Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
“Bagaimana kita memanfaatkan posisi strategis ini untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama petani. Jalan tol bukan hanya tentang bagaimana barang cepat sampai, tetapi bagaimana nilai ekonomi dari barang itu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujar Mirza.
Di balik kemudahan mobilitas yang ditawarkan infrastruktur tol, Mirza mengingatkan adanya tantangan baru bagi mata rantai pasok lokal. Akses yang kian terbuka menuju Pulau Jawa membuat persaingan bisnis di sentra-sentra produksi daerah semakin ketat.
Ia mencontohkan dinamika pada sektor pertanian, khususnya perberasan di Lampung. Merujuk laporan Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), kemudahan akses jalan tol membuat korporasi skala besar dari luar daerah dapat memotong jalur distribusi dan menyerap gabah langsung dari petani.
Akibatnya, usaha penggilingan padi lokal berpotensi tergerus karena kehilangan pasokan, sementara nilai tambah dari olahan komoditas tersebut justru mengalir ke luar daerah.
“Jangan sampai infrastruktur yang kita bangun justru membuat nilai tambah komoditas daerah keluar dari Lampung. Tanpa penguatan rantai pasok dan kebijakan perlindungan yang tepat, pelaku usaha lokal justru akan menghadapi tekanan persaingan yang makin berat,” tegasnya.
Selain jalan tol, Mirza menyoroti potensi kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)—meliputi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi—yang berada pada posisi geopolitik dan ekonomi strategis Selat Sunda serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
Untuk memaksimalkan potensi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil bumi lainnya, konektivitas tol harus diintegrasikan secara utuh dengan Pelabuhan Panjang sebagai hub logistik utama.
“Pelabuhan Panjang punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita meningkatkan utilitasnya dan menyambungkannya secara presisi dengan pusat-pusat produksi di wilayah Sumbagsel,” tambahnya.
Gubernur Lampung mendorong agar penguatan ekonomi tidak lagi mengandalkan konsep kemakmuran menetes ke bawah (trickle-down effect) secara spontan. Pemerintah daerah perlu secara aktif mengintervensi pembangunan ekonomi dari basis terdepan, yakni desa.
Menurutnya, petani tidak boleh terus-menerus ditempatkan sekadar sebagai pemasok bahan mentah (raw material). Petani dan kelembagaan lokal harus didorong untuk menguasai rantai nilai pascaproduksi agar menikmati marjin ekonomi yang lebih adil.
Infrastruktur bebas hambatan dan modernisasi pelabuhan diharapkan tidak sekadar mempercepat lalu lintas kendaraan, melainkan menjadi katalis lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berakar kuat pada kekuatan ekonomi daerah.